SURABAYA — PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) menggencarkan sosialisasi tentang perlunya penggunaan asuransi ekspor, sebagai bentuk dukungan kelancaran ekspor barang dan menghilangkan berbagai resiko yang membebani eksportir.
Kepala Departemen Asuransi Kredit Ekspor ASEI, Mutia Safitri, mengatakan beban resiko yang ditanggung eksportir cukup beragam akibat situasi geopolitik yang tidak menentu, termasuk kondisi kawasan yang diwarnai perang. Resiko eksportir antara lain berupa gagal bayar (barang tidak terbayar oleh buyer), gagal kirim (barang tidak terkirim ke negara tujuan ekspor akibat kendala angkutan laut), dan resiko lainnya lagi.
“Kami bertugas untuk men-support kegiatan ekspor dan kami menyiapkan solusi atas beban resiko yang ditanggung eksportir,” ujarnya dalam acara Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Ekspor melalui Program PKE (Penugasan Khusus Ekspor) serta Informasi terkait Asuransi Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan yang diadakan Ditjen Daglu Kemendag secara daring, Selasa (28/07/2026).
Solusi tersebut berupa produk layanan asuransi yang terdiri dari Metode Pembayaran Aman: gunakan letter of credit (LC) atau documentary collection yang diatur bank, Lindung Nilai (hedging): yakni mengatasi resiko nilai tukar, Trade Credit Insurance: melindungi dari resiko gagal bayar buyer, Pendampingan dan Pelatihan: meningkatkan kapastas usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam legalitas dan manajemen resiko.
Menurut Mutia, perusahaan ekspor yang mengajukan perlindungan asuransi terlebih dulu dianalisis profil perusahaannya. Potensi buyer di negara tujuan ekspor pun akan diinvestigasi untuk dianalisis melibatkan perusahaan asuransi global yang selama ini bekerjasama dengan ASEI.
Di tempat terpisah, para pelaku ekspor di bidang permebelan dan kayu olahan di Jawa Timur menyatakan, ASEI selayaknya meng-cover kegiatan ekspor ke seluruh negara, meskipun negara-negara tertentu dinilai beresiko tinggi akibat faktor ekonomi dan politik yang tidak stabil.
Wakil Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jawa Timur, Muhaimin, menyebutkan para eksportir produsen mebel dan kayu olahan di Jatim yang mengasuransikan barang ekspornya masih tergolong kecil. Negara perlu melindungi resiko para eksportir melalui kiprah ASEI.
Karenanya, lanjut dia, ASEI seharusnya meng-cover kegiatan ekspor yang ditujukan ke seluruh negara di dunia, termasuk ke negara-negara yang dikategorikan country risk. Di Jatim pernah terjadi penolakan perlindungan asuransi terhadap eksportir kayu lapis yang memasarkan produk tersebut ke Bangladesh, karena negara itu dinilai sebagai country risk,” paparnya. (aac)